2024 Jenis jasa pmk 141

Jenis jasa pmk 141

Author: gngu

August undefined, 2024

WebObjek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 63 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-Filing yang mudah, cepat, aman dan gratis! Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut: WebJenis jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23 terdiri dari: 1. Jasa penilai (appraisal); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 4. Jasa hukum; …

PPh 23 - Hitung Setor dan Lapor Online - OnlinePajak

WebPada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 … WebPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.03/2015. ... Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun … councilmember raul campillo

Otoritas Pajak Tegaskan PMK 141/2024 Dorong Penciptaan …

Web24 lug 2015 · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C … Web1 dic 2016 · Objek Pajaknya adalah Jasa hukum. Walaupun Jasa hukum termasuk dalam jenis jasa lain yang diatur dalam No 141/PMK.03/2015, tetapi penerima penghasilan … Web22 mar 2024 · Sementara itu, Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 … council ncda.gov.ph

PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - Kemenkeu

Webdipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Jenis jasa lain tersebut dijelaskan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Salah satu jenis jasa lain yang disebutkan dalam peraturan menteri tersebut adalah jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika. View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by … Web28 ott 2016 · Terdapat 62 jenis jasa lain yang diatur dalam PMK 141/2015, yaitu: Baca Juga: Bahas Royalti bagi WP OP Pengguna NPPN, DJP Kembali Gelar Kelas Pajak Jasa penilai ( appraisal ); Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa hukum; Jasa arsitektur; Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; magento 2 git repoWeb20 giu 2024 · Jenis Pajak Jasa Percetakan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ketentuan pajak jasa percetakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain. PMK 141/2015 ini secara khusus mengatur jenis Jasa Lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Jasa Lain dipotong PPh … councilman auto parts

"WebPMK-141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. 2) Dasar Pemotongan dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 Dasar penghasilan yang dipotong serta tarif pemotongan PPh Pasal yang dibayarkan, disediakan ... " - Jenis jasa pmk 141

Jenis jasa pmk 141

PPh Pasal 23 Atas Jasa Ekspedisi atau Pengiriman Barang - Thinktax

WebPMK 244/PMK.03/2008 atau SE yang Mengatur: PMK 141/PMK.03/2015: Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan … Web19 mar 2024 · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Did you know?

Web4 set 2015 · Dalam PMK-141 sedikitnya diatur lebih dari 120 jenis jasa lain yang terkena pajak. Penambahan jenis jasa itu memberi wujud kepastian bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Menjadi satu kebanggaan jika pungutan pajak dilakukan secara adil dan memberi kepastian, seperti dikatakan Abram Stevens Hewitt, … Web26 ago 2015 · Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah …

Webnomor 141/pmk.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan … Web8 gen 2024 · Sebab, dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 ada satu jenis jasa "sapu jagat". Jenis jasa yang dimaksud adalah jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD. Mengapa dikatakan "sapu jagat"? Dengan adanya jenis jasa ini, semua jasa dipotong PPh Pasal 23, asalkan jasa tersebut dibayarkan atas beban APBN/APBD.

Webnomor 141/pmk.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, … http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

Web12 ott 2024 · Ketentuan pajak pada jenis jasa yang satu ini lebih detailnya mengenai PPN jasa freight forwarding bisa kita lihat pada PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 121/2015 yang lebih lengkap dalam mengaturnya. ... Di dalam PMK 141/2015 sendiri kita dapat mengetahui ketentuan lebih lanjut atau detailnya mengenai PPh pada jasa yang satu ini,

Web11 apr 2024 · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 … council minneapolisWebJenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa … magento 2 get product imagesWeb14 ago 2015 · Namun dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2015 dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2015 tentang Jenis Jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Pajak Penghasilan maka Peraturan Menteri Keuangan nomor … council marine carriersWeb3 nov 2024 · Pertama, aspek PPh Pasal 23. Pengategorian jasa maklon sebagai objek pajaknya dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. council moviehttp://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=peraturan+pajak+-+pmk+nomor+141%2Fpmk.03%2F2015 magento 2 html compressionWebnomor 141/pmk.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan … council newsletter sign up council no parking sign